Peluang.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi rencana adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan sekolah. Menke...
Peluang.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi rencana adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan sekolah.
Menkeu mengatakan seharusnya draf rencana aturan pajak itu tidak bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung ke DPR.
"Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," ujarnya dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (11/6).
Karena hal tersebut, ia merasa belum bisa memberikan tanggapan mengenai rencana pungutan PPN untuk sembako dan sekolah.
"Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita," tambahnya.
Sri Mulyani menyayangkan draf aturan pajak tersebut bocor kemudian beredar menjadi informasi publik. Ia juga meminta masyarakat untuk sabar menanti kelanjutan dari pembahasan rencana aturan pajak tersebut.
"Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas apakah timing-nya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi," jelasnya. ( Foto : Kementerian Keuangan / Penulis : Fitri )
