Peluang.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta oknum yang memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga harus d...
Peluang.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta oknum yang memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
"Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," ungkapnya dilansir dari Parlementaria, Senin (2/8).
Menurutnya, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bansos dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi pemotongannya lebih besar.
"Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," tegasnya.
Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Jika tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi.
Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan.
“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu," tandasnya.
( Gambar : Parlementaria / Penulis : Fitri )
Tags : masalah bansos, kasus bst
