Peluang.co.id - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ikut menanggapi terkait kebijakan penghapusan fasilitas kartu...
Peluang.co.id - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ikut menanggapi terkait kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit pertamina dengan limit mencapai Rp 30 miliar yang diusulkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ia mengungkapkan selama dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PLN, ia tidak mengambil fasilitas kartu kredit meskipun telah disediakan.
"Jadi pada zaman saya jadi Dirut itu, Direksi memang diberi hak untuk punya kartu kredit perusahaan tapi tidak semua direksi mengambil, yang jelas saya tidak. Artinya perusahaan memang memberi tahu ke semua Direksi boleh mempunyai kartu perusahaan dan boleh juga tidak," ungkapnya dilansir dari detikcom, Jumat (18/6).
Dahlan mengatakan bahwa ada pembatasan penggunaan kartu kredit perusahaan. Ia menyebut kartu kredit tersebut hanya bisa digunakan untuk biaya makan.
"Jadi hanya boleh untuk makan bersama tamu agar kami tidak ditraktir oleh rekanan. Mentraktir tamu juga nggak boleh. Tapi kalau ada tamu yang diperlukan oleh PLN, misalnya tamu ahli kemudian diajak makan malam, kita yang mentraktir, boleh," jelasnya.
Ia pun setuju dengan Ahok terkait fasilitas kartu kredit tersebut dicabut atau dihilangkan. Dahlan menuturkan bahwa gaji pejabat BUMN juga sudah cukup besar.
"Setuju sekali. Karena gajinya sudah besar. Untuk mentraktir makan saja pasti mampu. Setuju," tuturnya.
Sebelumnya, Ahok telah menghapus fasilitas kartu kredit tersebut dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Selasa lalu. Keputusan ini diambil karena penggunaannya tidak tepat sasaran dan memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. ( Foto : BBC / Penulis : Fitri )
