Peluang.co.id - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ...
Peluang.co.id - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai utang luar negeri yang lebih dari Rp 6.000 triliun. Jumlah utang ini membuat BPK khawatir terhadap kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga.
Syarief menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan rekomendasi BPK tersebut. Ia menyebut pernyataan Presiden Jokowi itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang hari ini sedang lesu, bahkan cenderung memburuk.
"Ekonomi masih berada di bawah minus dan masih resesi, ditambah utang luar negeri yang terus membengkak, tetapi pemerintah malah menganggapnya sebagai kondisi yang aman." katanya dilansir dari laman MPR, Senin (28/6).
Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa kondisi pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatinkan.
“Dari berbagai kajian akademis, menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Rasionya kini hampir mendekati 42 persen yang tentu sangat berbahaya bagi Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran dari BPK RI,” jelasnya.
Menurutnya, rasio utang luar negeri yang hampir mencapai 42 persen ini membuktikan bahwa pengelolaan utang pemerintah yang buruk.
“Tahun lalu, rasionya masih 37 persen, lalu merangkak 38,5 persen, dan kini telah mencapai 41,64 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia sangat buruk, tetapi pemerintah malah menganggapnya aman saja," ungkapnya.
Ia menuturkan utang tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik.
“Pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19 yang semakin memprihatinkan lebih utama diatasi sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih resesi," pungkasnya. ( Foto : mpr.go.id / Penulis : Fitri )
