Peluang.co.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohammad mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR sepakat untuk menem...
Peluang.co.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohammad mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR sepakat untuk menempuh langkah extra ordinary dengan cara melebarkan defisit yang sampai akhir tahun lalu mencapai Rp 956,8 triliun atau 6,09 persen dari PDB.
Untuk memenuhi kebutuhan defisit tersebut pemerintah mengalokasikan dana sebanyak Rp 1.190,9 triliun yang berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 1.226,8 triliun.
"Begitu pula kondisi ekonomi 2021, belum sepenuhnya pulih walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5 persen, tetapi profil APBN masih menunjukkan beban yang cukup berat," kata Muhidin dalam rapat dengarpendapat bersama DPR pada Kamis (8/4).
Untuk defisit APBN 2021 diprediksi mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp 1.006,4 triliun dan akan ditutupi oleh pembiayaan utang sebesar Rp 1.177,4 triliun.
Saat ini pemerintah bersama DPR akan membahas pendahuluan RAPBN 2022. Ini akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara bisa turun kembali.
Disisi lain, Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko berpendapat bahwa arah kebijakan fiskal harus mampu memastikan pemulihan ekonomi tetap berlanjut tetapi jangan terlalu cepat mengurangi stimulus.
"OECD memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan meningkat dari 4,0 persen ke 4,9 persen sebagai optimisme pemulihan ekonomi," ucapnya. ( Sumber : dpr.go.id / Sumber Foto : mediaindonesia.com / Penulis : Fitri )
